Komite IV DPD menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, menyampaikan berbagai keluhan dari daerah kepada Menkeu Purbaya. Rapat kerja ini digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), dengan kehadiran Wamenkeu Suahasil Nazara.

Dalam pengantar rapat, Tamsil terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas kebijakan Purbaya yang telah menyalurkan dana Rp 200 triliun ke Himbara. Ia juga menegaskan bahwa anggota DPD siap mendukung langkah-langkah Purbaya.

“Saya memandang bahwa apa yang Pak Menteri lakukan kunjungan ke industri-industri ini perlu replikasi ini. Bahkan kalau memerlukan, teman-teman dari DPD untuk ikut diajak mendampingi untuk memberi support. Karena saya lihat Pak Menteri sekarang banyak berkoordinasi dengan kejaksaan dan penegak hukum lainnya,” kata Tamsil.

Di hadapan Purbaya, Tamsil mengingatkan soal defisit utang negara yang bisa berdampak ke daerah. Ia juga menyampaikan keluhan dari daerah terkait transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Saya harapkan kehati-hatian supaya jangan sampaikan kita masuk ke dalam jebakan defisit, berutang untuk membayar bunga utang. Ini tentu kita tidak harapkan, karena nanti bisa berpengaruh kepada teman-teman yang dikhawatirkan daerah-daerah ini,” ujar Tamsil.

Selain itu, Tamsil juga menyampaikan keluhan terkait utang pemerintah daerah dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini ia dapatkan dari pertemuannya dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang menilai perlu adanya relaksasi utang, khususnya dana PEN.

“Kalau beliau (I Wayan Koster) sih, mungkin nggak terlalu masalah saya bilang, karena tidak ada bunga utang PEN. Tapi di daerah lain saya menemukan misalnya Maluku ada bunga itu. Bukan tidak mau membayar, tapi dia berharap ada relaksasi, ada penundaan, ada apa, ini suara-suara dari daerah yang kami dengar,” ucap Tamsil.

Menkeu Purbaya merespons aspirasi daerah yang disampaikan Tamsil. Ia menjelaskan bahwa TKD 2026 turun menjadi Rp 226,9 triliun, sementara program prioritas naik menjadi Rp 447,2 triliun. Menurutnya, hal ini tidak berarti pemerintah pusat kembali ke era sentralisasi.

“Harusnya sih manfaat di daerah lebih tinggi, nggak berkurang lah saya bilangkan. Cuma kan kadang-kadang pemerintah daerah mempunyai aspirasi sendiri kan, kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi,” ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa ia diminta untuk mengecek kondisi daerah karena terlihat seolah pemerintah pusat sudah kembali ke sentralisasi. Ia menegaskan pemerintah pusat tidak menerapkan sentralisasi.

“Jadi gini, kan saya jadi Menteri Keuangan baru, saya baru liat loh kok balik gini, ini berarti ke arah sentralisasi lagi. Cuma kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya, karena di daerah belanjanya belum cukup bagus.

Purabaya menilai sebaiknya dana yang ada di daerah digunakan terlebih dahulu daripada mengeluhkan TKD. Ia meminta anggota DPD untuk menyampaikan hal ini kepada daerah agar tidak salah paham soal sentralisasi.

“Kemarin datang ke saya ribut aja uangnya, masih banyak duit padahal, habiskan aja duitnya baru ribut ke saya, baru saya lihat lagi, begitu saya lihat oh duitnya masih banyak. Gini, saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemda-pemda di daerah tentang belanjanya, ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke Presiden saya untuk bilang ‘Pak daerah sudah bagus sekarang, kita biarkan aja mereka sesuai kemampuan mereka, kita bantu awasi dari pusat’,” imbuhnya. Dikutip dari news.detik.com