Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dibiarkan sendirian dalam menghadapi kebijakan Pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Pemerintah pusat, melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, siap memberikan pendampingan dan solusi konkret bagi daerah yang mengalami kesulitan selama masa transisi.

“Pusat siap membantu daerah yang kesulitan. Tapi sebelumnya, lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran agar proses penyesuaian berjalan efektif,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

💰 Pengalihan TKD untuk Efisiensi dan Transparansi

Menurut Mendagri, kebijakan pengalihan TKD bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan langkah strategis untuk menata ulang alokasi dana agar lebih tepat sasaran dan efisien. Ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Pengalihan TKD bertujuan memperkuat otonomi daerah. Pemerintah pusat hanya ingin memastikan setiap rupiah digunakan seefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Tito.

🏛️ Dukungan Nyata Pusat di Daerah

Pemerintah daerah, seperti Provinsi Aceh, menjadi salah satu yang telah menerima pendampingan langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Tito turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu perekonomian daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri atas perhatian dan dukungannya.

“Kami sempat khawatir tidak bisa mendanai program prioritas daerah, tapi arahan Pak Mendagri sangat membantu. Beliau memberi solusi konkret yang bisa langsung kami terapkan,” ujar Nasir.

📊 Strategi Konkret Penyesuaian Anggaran

Arahan Tito di Aceh dirumuskan menjadi tiga strategi utama:

1. Menjaga anggaran pelayanan dasar masyarakat agar tetap berjalan.
2. Memangkas kegiatan nonprioritas yang belum mendesak.
3. Mengoptimalkan kegiatan produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Nasir menambahkan bahwa penyesuaian TKD berjalan lebih lancar berkat koordinasi intensif dengan pusat.

“Walaupun berat, kami pastikan kegiatan yang dijalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya.

⚙️ Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Ketahanan Fiskal

Mendagri Tito menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dalam semangat kebersamaan, bukan sekadar hubungan administratif. Tujuannya adalah menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.

“Kami ingin memastikan seluruh daerah punya ketahanan fiskal yang kuat. Pemerintah pusat hadir untuk mendampingi, bukan membebani,” ujar Tito.

Plt Kepala Bappeda Kota Sabang, Harun Kurniawan, juga menilai peran aktif Mendagri penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan.

“Di Sabang, rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin sangat membantu kami menghadapi tantangan logistik dan cuaca,” jelas Harun.

💡 Sinergi Menuju Pemerintahan Daerah yang Kuat

Kolaborasi pusat dan daerah dalam kebijakan Pengalihan TKD diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Kami yakin Pak Mendagri tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi daerah dengan karakteristik khusus seperti Aceh,” tutup Nasir. Dikutp dari merdeka.com